Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pelaksanaan Keadilan dan Demokrasi di Indonesia Sejak 1998

Membahas pelaksanaan demokrasi sebelum tahun 1998 bukan merupakan hal yang perlu dibahas disini karena lebih tepat dibahas di pelajaran Sejarah atau Pendidikan Kewarganegaraan. Kini kita hidup di era reformasi yang diawali dengan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan saat itu. Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju perbaikan sejak tahun 1998 yang merupakan salah satu tonggak sejarah di Indonesia. 

Pelaksanaan Keadilan dan Demokrasi di Indonesia Sejak 1998

Ini adalah tahun dimana pemerintahan Soeharto berakhir dan tampuk pemerintahan beralih ke B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Pemerintahan Soeharto disebut Orde Baru yang dikecam karena menggunakan pendekatan otoriter walaupun masa itu disebut juga dengan Demokrasi Pancasila. Orde Baru memang menggantikan rezim Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.

Reformasi ini diwujudkan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat yang sifatnya menjadi lebih bebas dan terbuka (Indonesia-investment, 2013). Kebebasan dalam berpolitik, misalnya adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik yang memiliki visi misi yang berbeda dari partai politik yang sudah ada pada kepemimpinan Soeharto. Secara lebih rinci, pencapaian Habibie dalam bidang reformasi ini adalah:

  1. Memberikan kebebasan pers 
  2. Pendirian partai politik dan sejumlah serikat misalnya serikat buruh 
  3. Pembebasan sejumlah narapidana politik 
  4. Pembatasan periode kepresiden menjadi maksimal dua kali lima tahun 
  5. Pelimpahan sebagian kewenangan dan kekuasaan ke pemerintah daerah. 
  6. Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 1999, walau pun pemilihan presiden sebelumnya baru saja dilakukan pada tahun 1998 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Sayangnya, pada masa ini juga mulai muncul tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Ambon, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Kupang tidak mudah ditelusuri siapa pelakunya. Pada masa inilah kemerdekaan Timor Timur diakui oleh pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1999, sebagai tindak lanjut dari reformasi dalam bidang politik, rakyat Indonesia mengikuti pemilihan umum untuk memilih partai politik yang saat itu berjumlah 48 partai. Tentu saja banyak dari partai politik ini yang tidak mendapatkan suara karena memang kurang dikenal oleh masyarakat luas terkait dengan umur yang masih pendek sebagai suatu partai. 

Salah satu partai yang mendapatkan dukungan luas adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri, putri sulung dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Partai lainnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh K. H. Abdurrahman Wahid yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Wujud demokrasi yang muncul dalam pemilihan umum ini adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wakil-wakil dari pulau Jawa maupun luar Jawa yang dibuat menjadi sama besar, tidak lagi lebih banyak wakil dari pulau Jawa.  

Presiden Habibie digantikan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999. Contoh pembaharuan yang terjadi pada masa ini adalah pengangkatan menteri kabinet yang berasal dari partai politik dan mengurangi peranan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), padahal, sejumlah konfl ik dan tindak kekerasan yang muncul di Indonesia memang perlu ditangani oleh TNI dan ABRI. Sementara itu, korupsi tetap terjadi dan melibatkan menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang utama. Pada masa pemerintahan Gus Dur, reformasi diwujudkan dalam bentuk antara lain:
  1. Kebebasan pers semakin luas karena Departemen Penerangan dihapuskan. 
  2. Kelompok Tionghoa mendapatkan pengakuan lebih besar melalui kemudahan dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan penetapan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional. 
  3. Mengakui Konghucu sebagai salah satu kepercayaan yang ada di kalangan rakyat Indonesia.
Namun, karena ada sejumlah ketidakberesan politik yang juga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, Gus Dur diturunkan oleh DPR dan digantikan oleh Megawati selaku Wakil Presiden. Secara umum pemerintahan Megawati melanjutkan kebijakan baik yang sudah dilakukan di era Gus Dur. Perubahan yang dilakukan antara lain adalah mengadili kroni-kroni Soeharto untuk kasus korupsi, melakukan privatisasi sejumlah perusahaan negara dengan menjualnya ke swasta atau ke pihak asing. Untuk tindakan terakhir ini cukup banyak kritik dilontarkan kepada Megawati. 

Pada tahun 2004 pemerintahan Megawati berakhir dan melalui pemilihan langsung presiden yang pertama kali dilakukan oleh rakyat Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjadi Presiden RI yang kelima. Sejumlah pembaharuan yang dilakukan dalam dua periode pemerintahan SBY (tahun 2004- 2014) antara lain adalah: 
  1. Di bidang ekonomi, terjadi pertumbuhan sehingga ada stabilitas ekonomi dengan kekuatan ekonomi yang diakui negara-negara lain. 
  2. Ada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 20% untuk pendidikan. 
  3. Meninggalkan IMF selaku badan ekonomi yang sebelumnya banyak mendikte apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam bidang ekonomi. 
  4. Peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan kasuskasus korupsi. KPK kini dianggap sebagai lembaga yang bekerja dengan baik karena berhasil menuntaskan kasus-kasus korupsi termasuk yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan menteri.
Namun demikian, ada sejumlah kasus yang tetap belum dapat diselesaikan dengan baik, misalnya saja penyelesaian kasus orang hilang yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Satu tradisi baru dalam demokrasi yang sudah berjalan baik sejak tahun 2004 adalah pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, Kepala Daerah (gubernur dan bupati) secara langsung oleh rakyat. Ini merupakan prestasi pemerintahan Indonesia yang diakui oleh dunia. Sayangnya, menjelang akhir pemerintahan SBY, pemilihan langsung ini diganti oleh DPR menjadi tidak langsung melalui pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 26 September 2014.

Jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan menyuarakan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antarwarga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak.

sangat banyak penduduk yang miskin dan terdapat kesenjangan yang luas antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, keadilan, dan demokrasi sulit terwujud. Mengapa begitu? Karena kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin muncul akibat ada kelompok penguasa yang membiarkan situasi kesenjangan untuk kepentingan mereka. 

Kondisi Indonesia yang masih dikategorikan memiliki banyak korupsi termasuk hal yang memprihatinkan. Pemerintah dan rakyat Indonesia perlu bekerja keras untuk membasmi korupsi yang sudah dianggap terstruktur dan massif (Kompas, September 2014). Rencana Bank Dunia dalam membangun kemitraan dengan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi menjadi hal yang harus dapat ditangani oleh Pemerintah Indonesia agar dapat menjamin masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kondisi bahwa 40 % masyarakat Indonesia hidup di ambang kemiskinan dengan pengeluaran sebesar 1,5 dolar Amerika per hari sangatlah memprihatinkan. Inilah hal-hal yang harus dibereskan sebelum demokrasi berjalan dengan baik di negara Indonesia.  

Student Terpelajar
Student Terpelajar Content Creator, Video Creator and Writer

Posting Komentar untuk "Pelaksanaan Keadilan dan Demokrasi di Indonesia Sejak 1998"